IV. TENTANG PEITTUM

Bahwa berdasarkan seluruh Fakta Hukum yang telah diuraikan dalam poin (1) s.d (39) tersebut diatas, maka  mohon kepada Majelis Hakim Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan dari  PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Asusila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dan oleh karenanya menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap dari  PEMOHON;

3. Menyatakan tindakan TERMOHON yang melakukan Penangkapan terhadap PEMOHON atas Dugaan Tindak Pidana Asusila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dan oleh karenanya menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap dari PEMOHON;

4. Menyatakan tindakan TERMOHON yang melakukan Penahanan terhadap PEMOHON atas Dugaan Tindak Pidana Asusila sebagairnana yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dan oleh karenanya menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap dari  PEMOHON;

5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON atas Dugaan Tindak Pidana Asusila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dan oleh karenanya menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap dari PEMOHON;

6. Memerintahkan TERHOMON untuk membebaskan PEMOHON dan i dalam Tahanan sesegera mungkin setelah Putusan dibacakan;

7. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON atas Dugaan Tindak Pidana Asusila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 281 ayat (2) KUHP;

8. Memulihkan Hak, Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabat PEMOHON;

9. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam Praperadilan ini.