DALAM PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan batal demi hukum terhadap hasil Rapat Senat yang dilakuan oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 16 April 2025 dengan hasil penundaan kenaikan pangkat PENGGUGAT selama 1 (satu) semester karena tidak mengajar pada semester Ganjil tahun 2024-2025;
4. Memerintahkan dan menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan Surat Berita Acara Persetujuan Senat terhadap kenaikan pangkat Lektor Kepala PENGGUGAT untuk jadwal program kenaikan pangkat terdekat selanjutnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita PENGGUGAT yakni:

Kerugian Materil:

1. Tunjangan Kinerja untuk Lektor Kepala (Kepsejen21/A/KEP/2025 Rp.10.936.000 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) X 300 bulan = Rp.3.280.800.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Tunjang LK (Perpes65/2007) Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) X 300 bulan = Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Gaji IV a selama 2 (dua) tahun Rp.7.478.400 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Gaji IV b selama 2 (dua) tahun Rp.21.326.400 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
5. Gaji IV c selama 2 (dua) tahun Rp.36.211.200 (tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Total kerugian materil: Rp.3.615.816.000 (tiga milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kerugian Imateril:

Kerugian terhadap tidak dapat kenaikan dan atau dihambat kenaikan pangkat yang membuat PENGGUGAT menjadi trauma dan terhambat dalam proses mengajar dan juga trauma untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

6. Mengingat Gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkalkan lagi kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada bantahan, Banding, Kasasi maupun verzet;

7. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo/yang diperselisihkan ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan masing-masing PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijde);

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).